Negara Tidak Bisa Membiayai Pencitraan Fahri Hamzah

Temans,
Hari ini, ada penyerahan LHP Pemda DKI.
LHP adalah laporan hasil pemeriksaan BPK.
Atas kepatuhan..

Laporan itu,
Seperti laporan pemeriksaan Pemerintah pusat,
Diserahkan kepada LEgislatif, DPRD.

Mari kita lihat,
Apakah E-Government,
Apakah e-procurement,
Apakah e-budgeting,
Dll itu...
Nyata atau khayalan...

Dalam kasus Solo,
Jelas sudah bahwa,
Jokowi itu pedagang,
Bukan pemimpin,
Dia hanya berkepentingan
dagangannya laku.

Maka semua hal,
Dalam pemerintahan,
Kepentingannya adalah peresmian
(Masuk Media dapat nama)
Selanjutnya ‪#‎nggakMikir‬

Dia merasa,
Kalau sudah laku dan dapat untung selesai,
Dia merasa,
Kalau sudah peresmian selesai...
(Otak dagang)

Maka jangan heran,
Yang kayak begini,
Meninggalkan banyak masalah...
Nampak di bukunya,
Solo adalah bukti.

DKI di depan mata kita,
Kita melihat banyak masalah.
Tapi ditutupi.
Pencitraan kuat sekali.
Industri media punya mau.

Nah sepertinya,
Industri media,
Alat pencitraan ini,
Sudah punya mau lain,
Media berbalik,
Terbelalak,
...

Siapa yg bermain dengan media,
Kalau dia tak memilikinya,
Waspadalah,
Sudah banyak korban...
Jokowi contoh baru..

Buat media sekarang,
Lebih menarik mengungkap kepalsuan jokowi,
Daripada sisi aslinya..
Sebab tidak ada...

Dicitrakan jujur,
Tetapi kerap berbohong...

Dicitrakan konsisten
Tetapi kerap berubah....

Dicitrakan sederhana,,
Tapi hidupnya mewah...
(Media ungkap harga tas isterinya CHANNEL...)

Masih banyak lagi..
Itulah kalau kita palsu...
Mengerikan..

Jadilah apa adanya..
Prabowo tidak pernah sok miskin...
Karena keluarganya dikaruniai harta...

Tuhan juga bilang,
Kalau kalian punya Rizki tunjukkanlah..
Yg penting halal..

Pencitraan melelahkan aktornya..
Juga melelahkan Republik Indonesia...
Inilah yang kita hadapi...

Jokowi naik ‪#‎esemka‬
Datang ke jakarta..
Dia tahu sebagai pedagang..
Mobil itu mimpi kita..

Esemka sebagai mimpi
Bagi jokowi,,,
Baik untuk ditumpangi...
Bukan diwujudkan...

Jokowi pandai menumpang di mimpi kita..
Tak pandai mewujudkannya,,,

Jokowi itu pemain sulap..
Dia memakai kartu-kartu...

Masuk jakarta
Jokowi masih mau simsalabim..
Kita hadang...

Kita rakyat..
Bukan penonton pertunjukan..

Negara bukan seni pertunjukan..
Negara adalah cita-cita kehidupan..

Negara adalah kehendak umum..
Bukan mau satu-dua orang...

Manuver kepalsuan akan ditangkap...
Pencitraan akan diungkap..
Warna asli akan disingkap...

Kita hanya perlu keberanian bertanya..
Setiap saat..
Tentang hal-hal yang janggal..

Menurut saya,
Jokowi itu janggal,
Dan biarlah BPK mengungkapkan..

Karena negara adalah Pranata..
Pemimpin bukan segalanya...

Mari kita bersyukur..
Mata publik dibuka...
BPK bilang Pemda DKI
Dibawah Jokowi WDP...

WDP adalah wajar dengan pengecualian..
Dan jika pengecualiannya diungkap..
Sebetulnya ini jauh turun...

Katanya pembukuan Pemda DKI.
Zaman jokowi berantakan..
Zama Foke rapih...

Zaman Foke terus menerus WTP...
Wajar tanpa pengecualian...
zaman jokowi langsung WDP...
Turun kelas...

Jokowi-Basuki dilantik 15 Oktober 2012. Tahun berikutnya mereka langsung menikmati WTP hasil kerja Foke.

jadi di zaman Foke:
2012 WTP
2011 WTP
2010 WDP
2009 WDP
2008 WDP
2007 TMP (disclaimer)

Dengan data itu kita bisa katakan..
Foke mentransformasi DKI
Menjadi daerah yang layak
Secara keuangan...

Foke atau Fauzi Bowo,
Menerima neraca DKI dari Sutiyoso
Dalam status Tidak Memberi pendapat..
Disclaimer..

Lalu,
Ia memimpin perbaikan,
Sebagai Gubernur baru,
Ia menuntun para pegawainya..
Menuju disiplin anggaran..

Dan perbaikan dia dapat...
Prestasi disiplin anggaran diraih dari BPK...
Dengan tangga yang jelas...

WDP dan akhirnya WTP
Secara stabil...
Tiba-tiba masuk Jokowi....

Sebagai anggota DPR..
Saya tahu betul apa arti naik atau turunnya
Pemeriksaan BPK...

Tapi,
Biarlah publik menilai..
Dan mendalami..
Sebab temuannya 6 (enam)..
Catatannya 250-an..

Dugaan korupsi bus TransJakarta
Hanya salah satunya...

Beban jokowi makin berat..
Sepertinya..
Bagus juga ia berpikir ulang..
Biar Lebih rileks...

Sebab ada beberapa dari temuan itu,
Juga berpotensi pidana..
Rumit kan?

Kesimpulannya:
Negara tidak bisa membiayai pencitraan...
Neraca negara bisa berantakan...
Ini buktinya...

Bukan kami yang ungkap kebohongan mu,
Tapi Auditor negara yang resmi...
BPK adalah supreme auditor...

Selamat bertanggung jawab Jok...

Twit @Fahrihamzah #pilihSatuaja
(20/6/2014) sumber https://www.facebook.com/pkscyberarmy/timeline